UUD

Ringkasan Kuliah

PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN










Oleh

Sukarman Aminjoyo



Jurusan Tekno Kimia Nuklir dan Tekno Fisika Nuklir

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 ykbb Yogyakarta 55281
Telp. (0274)484085;489716







TUJUAN PEMBELAJARAN
( KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN )

a. Mahasiswa mengenal dan memiliki pengetahuan serta memahami jenis, bentuk, materi pokok dan penggunaan undang-undang ketenaganukliran beserta peraturan pelaksanaannya
b. Mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman dan dapat menjelaskan tentang :
1. Prinsip keselamatan radiasi
2. Pemanfaatan teknologi nuklir dan sistim pengawasannya
3. Sistim peraturan perundang-undangan di Indonesia
4. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran di Indonesia
5. Undang-undang ketenaganukliran
6. UU RI No 10 tahun 1997, PP RI No 26 tahun 2002, PP RI No 27 tahun 2002, PP RI No 43 tahun 2006, PP RI No 33 tahun 2007 dan PP RI No 29 tahun 2008 serta beberapa Peraturan Kepala BAPETEN

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi nuklir dan sistim pengawasannya di Indonesia
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sistim peraturan perundang-undangan di Indonesia
c. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran di Indonesia
d. Mahasiswa dapat menjelaskan Undang-undang ketenaganukliran
e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang UU RI No 10 Tahun 1997, PP RI No 26 Tahun 2002, PP RI No 27 Tahun 2002, PP RI No 43 Tahun 2006, PP RI No 33 tahun 2007 dan PP RI No 29 Tahun 2008 serta beberapa Peraturan Kepala BAPETEN

2. Aspek Psikomotor
a. Mahasiswa mempunyai kehendak untuk mempelajari lebih jauh tentang peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia
b. Mahasiswa tergerak untuk mempelajari efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bagi para pengguna teknologi nuklir di Indonesia

3. Aspek Affektif, Kecakapan Sosial dan Personal
a. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyerasikan hierarki peraturan perundang-undangan ketenaganukliran
b. Mahasiswa memiliki kecakapan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran secara tepat, serasi dan seimbang
c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran kepada masyarakat secara tepat, serasi dan seimbang



MATERI

 PENDAHULUAN
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR DI INDONESIA
 PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
 SISTIM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
 PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN RI
1) UU NO 10 TH 1997 5) PP NO 26 TH 2002
2) PP NO 33 TH 2007 6) PP NO 27 TH 2002
3) PP NO 29 TH 2008 7) KEPKA BAPETEN NO 01 TH 1999
4) PP NO 43 TH 2006 8) PERKA BAPETEN NO 10 TH 2008
9) PERKA BAPETEN NO 15 TH 2008

 NPT ( Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons )

 Tugas Khusus :
- Membuat karya tulis ( paper ) dengan topik tertentu
- Presentasi paper


BAHAN PUSTAKA

1. UUD 1945
2. TAP MPR No III Tahun 2000
3. UU No. 8 Th 1978
4. UU No 10 Th 2004
5. BAPETEN, “ Buku Penyuluhan Peraturan Perundangan Keselamatan Nuklir “, 2003
6. BAPETEN, “ Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran”, 2007.
7. Stoiber, C et.all.” Handbook On Nuclear Law “, IAEA, Viena, 2003

PENDAHULUAN

Radiasi
• kerusakan plat film oleh garam uranium (Bequerel th 1896)
• disebabkan oleh pancaran radiasi dr garam uranium (Marie Curie & Piere curie, th 1898)
• sinar radiasi tdk tampak,tdk berbau, dipancarkan oleh atom
• atom yg pancarkan radiasi disbt atom radioaktif
• perilakunya dinamakan radioaktivitas
• resiko bahaya radiasi

 radiasi adl pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dlm bentuk
panas, partikel atau gelombang elektromagnetik dr sumber radiasi

Tenaga nuklir
• reaksi pembelahan inti atom (Otto Hahn & Fritz strassman 1938)
• reaksi pembelahan inti dpt dikendalikan (Enrico Fermi 1942)
• menghasilkan energi nuklir

 tenaga nuklir ialah tenaga dlm bentuk apapun yg dibebaskan dlm proses transformasi inti, termasuk tng yg berasal dr sumber rad pengion

Bahaya radiasi
• teknlg nukl mempunyai resiko bahaya radiasi
• eksterna dan interna
• efek somatik, tertunda dan genetik

 diminimalisasi shg manfaat lbh besar

Prinsip keselamatan radiasi
• bhy rad tdk dpt dihilangkan ttp dpt dikurangi/ dihindari paparannya dg terapkan sist kesel radiasi
• kesel rad adl tind utk lindungi pek, angg masy dan lingk hidup dr bhy rad
• prinsip keselrad y.i. justifikasi, limitasi dan optimasi
• justifikasi  setiap peman teknuk hrs berikan manfaat yg lb besar
• limitasi  dosis pap rad yg diterima oleh pek rad, dan masy tdk lampaui NBD
• optimasi  penerapan optimasi proteksi dan kesel rad hrs diupayakan agar besarnya dosis yg diterima serendah mungkin, dibawah NBD

 agar para pengguna teknuk dpt memanfatkannya dg aman dan selamat maka perlu dipandu dg peraturan perund tenuk

 perlu diawasai oleh Pemerintah

PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR DI INDONESIA

Pemanfaatan Teknologi Nuklir
a. Energi  PLTN ( pembangkit listrik tenaga nuklir)
b. Non energi :
• kesehatan
• industri
• pertanian
• litbang
c. Resiko
• bahaya radiasi
• senjata pemusnah massal
• terorisme

Di Indonesia sejak awal tek nuklir hanya dimanfaatkan utk kesejahteraan umat manusia/ bangsa dan negara.
 sejak th 1957 Pem RI tlh jadi anggota IAEA ( International Atomic Energy Agency)
 tgl 2 Maret 1970 tlh menandatangani perjanjian internas ttg pencegahan penyebaran senjata nuklir yaitu ” Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapon ( NPT ) ” dan meratifikasi dalam bentuk UU No. 8 Tahun 1978 pd tgl 18 Desember 1978.
 tgl 14 Juli 1980 tlh menandatangani” Comprehensive Safeguards Agreements(CSA)”
 tgl 29 Sept 1999 tlh menandatangani” Additional Protocols ( AP ) ”
 tgl 1 Agst 2003 tlh menandatangani ” Integrated Safeguards ” .

Sejak thn tujuh puluhan tekn nukl tlh banyak dimanfaatkan di Indonesia mis utk :
o kedokteran/ kesehatan  2500 pemegang izin,
o industri  500 pemegang izin
o penelitian  15 pemegang izin,
o pertanian, hidrologi dsb.

Tlh dioperasikan 3 reaktor atom penelitian/riset
o Reaktor Kartini 100 Kw, di Yogyakarta
o Reaktor Triga Mark 2 Mw, di Bandung
o Reaktor Serbaguna 30 Mw, di kawasan Puspitek, Serpong, Tangerang, Banten.

 utk litbang ilmu bahan, produksi isotop, keselamatan nukl
 utk pelatihan SDM (operator reaktor,inspektur)
 utk riset mhsw dr berbagai PT


GB. REAKTOR PLTN






























PENGAWASAN TENAGA NUKLIR

Tugas pengawasan pd umumnya adalah tugas Pemerintah
 kepentingan umum
• kesel kerja
• kesel radiasi
• keuangan, dll.

Perlunya pengawasan
• tek nukl mempunyai resiko bahaya radiasi

 perlu diawasi utk lindungi kesel & keseh pekerja,masy & lingk
 akuntabilitas kpd masy
• aspek yg diawasi y.i. keselamatan, keamanan dan seifguard
• sist pengawasan dilakukan melalui penyediaan peraturan, perizinan, dan inspeksi
• perlu disiapkan peraturan perundang undangan
• setiap pengguna teknologi nuklir harus menaati peraturan perund-und yg berlaku

Tujuan pengawasan
• jamin kesejah,keam & ketentraman masy
• jamin kesel & keseh pekerja dan angg masy serta perlind thd LH
• pelihara tertib hukum
• tingkatkan kesad huk pengguna utk timbulkan bud kesel
• cegah terjadinya perub tuj pemanfaatan bhn nukl
• jamin dipelihara dan ditingkatkannya disiplin petugas dlm pelaks peman tenuk

Aspek yg diawasi y.i.
• keselamatan  radiasi pengion
• keamanan nuklir
• seifguards

Instrumen pengawasan
a) aturan
• ketentuan/pedoman,
• persyaratan dan sangsi
b) izin
o persyaratan,
o prosedur dan verifikasi
c) inspeksi
o metodologi
o pedoman,prosedur
o pelaporan & evaluasi
Siapa yang mengawasi?
 Pemerintah

Berdasarkan UU No 31 Th 1964
 diawasi oleh BATAN ( sbg pelaksana dan pengawas )
 UU ini kmd diganti dg UU No 10 Th 1997

Berdasarkan UU No 10 Th 1997, Pem bentuk 2 Badan baru.
1) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sbg badan pelaksana dl bidang litbang tenaga nuklir
2) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sbg badan pengawas pemanfaatan tenaga nuklir
 lbh independen

Siapa yg diawasi?
 para pengguna teknologi nuklir
 RS, industri, lembaga litbang

POLA PENGAWASAN



























SISTIM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

• Perat perundang-undangan
 perat tertulis yg dibent oleh lem neg atau pejab yg berwenang dan
mengikat
• Undang-undang
 perat perund yg dibent oleh DPR dg persetujuan Pem

1. UUD 1945
• mrpk hukum dasar dan landasan konstitusional
• mengandung nilai asas dan norma yg hrs dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaks oleh seluruh komponen bangsa
 semua perat perund di Indonesia hrs mengacu dan tunduk pd UUD 1945

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI
• diperlukan sbg acuan utk pembuatan maupun pelaks perat perund
• perat perund yg lbh tinggi dpt dijadikan landasan/dsr huk bg perat perund yg lbh rend atau berada dibawahnya
• isi dan muatan perat perund yg tingkatannya lbh rendah tdk boleh menyimpang atau bertent dg perat perund yg lbh tinggi

a. Hierarki mnrt UU No 10 Th 2004


b. Hierarki perat perund ketenaganukliran






BAPETEN
• Lemb Pem Non Kementerian yg bertangg jwb langsung kpd Presiden
• dibent berdsrkan amanat UU No 10 th 1997
• bertugas lakukan pengawasan pemanfaatan tenuk


3. Mekanisme penyusunan dan pembentukan Perat Perundang-undangan Ketenaganukliran

a. Undang Undang
1. Pem menyiapkan rancangan Undang Undang (RUU)
2. Pem meyampaikan RUU kpd DPR utk dibahas dan minta persetujuan
3. Pem mengesahkan UU
4. Pem mengundangkan dlm Lembaran Negara RI
5. Penyebarluasan


b. Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden
1. Penyusunan rancangan PP (RPP) dan Peraturan Presiden (RPerPres)
2. Konsultasi dg para pengguna dan pemangku kepentingan lainnya
3. Harmonisasi dg Kement Hukum & HAM
4. Pengesahan oleh Pem
5. Pengundangan dlm Lembaran Neg RI
6. Pemasyarakatan / sosialisasi

c. Peraturan Kepala BAPETEN
1. Penyusunan rancangan Perka BAPETEN
2. Koordinasi dg instansi teknis
3. Pengesahan

Pemerintah menunjuk BAPETEN sebagai instansi yang mewakili Pemerintah dlm hal penyusunan rancangan UU, PP, Perpres dan rapat –rapat pembahasan dg DPR ataupun instansi lainnya.






























UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN

• Th 1968 diberlakukan NPT
• teknuk diarahkan utk kepent kesejahteraan
• resiko diminimalisasi
• perlu diatur dg undang-undang
• uu ketenuk disesuaikan dg kebutuhan neg ybs

1. Elemen pokok

1.1. UU Ketenaganukliran dan proses legislasinya

a. Konsep utama
• atur agar resiko yg ditimbulkan dpt ditekan seminimal mungkin
• manfaat hrs lbh besar dr resiko
• uu tsb hrs masuk dlm salah satu komponen dlm hierarki sist perund neg ybs

b. Definisi dan tujuan
 uu ketenuk atur ttg pelaks pemanfaatan tenuk utk kesejah
 Tujuan & fungsinya :
1) perlind thd bhy terkait
- bahaya radiasi
- penyalahgunaan (bom nuklir dan bom kotor)
2) promosi pengemb teknuk

c. Prinsip dasar
• keselamatan
• keamanan
• tanggung jawab
• perizinan
• pengawasan
• kompensasi
• pembangunan berkelanjutan
• kemandirian
• keterbukaan
• kerjasama internasional

d. Proses legislasi
 sesuaikan dg tata cara legislasi nas neg ybs
 bbrp hal yg perlu diperhatikan & dilakukan :
• kajian thd rencana dan program nuklir
• kajian thd perat perund ketenuk yg berlaku (nasional & internas)
• masukan dr stake holders
• penyusunan draf awal
• pembahasan thd draf awal
• tinjauan hubungan dg uu non nuk dan konvensi internas

e. Budaya keselamatan dan keamanan
 adl kumpulan sifat dan sikap organisasi dan individu yg dikemb sbg prioritas
yg dipertahankan utk utamakan kesel dan keam inst nuk
 manusia yg terlibat yg jadi penjamin kesel dan keam

1.2. Badan Pengawas
a. Pembentukan
 perlu dibent bdn pengawas
b. Pemisahan dan kemandirian fungsi pengawasan
Berdasarkan Konvensi Keselamatan Nuklir (The Convention on Nuclear Safety)
 bdn pelaks dan pengawas hrs dipisah
 hindarkan konflik kepentingan
 pengawasan dilaks dg obyektif, efektif, efisien dan independen
c. Fungsi pengawasan
 perlind thd keseh masy, kesel dan lingk hidup
d. Badan penasehat dan unit pendukung teknis
 bdn pengawas perlu dilengkapi dg penasehat kebijakan dan
unit pendukung teknis

1.3. Perizinan, inspeksi dan penegakan peraturan
a. Perizinan
 semua pemanfaatan tenuk hrs miliki izin dr bdn pengawas
 kecuali hal-2 yg dibebaskan dr perizinan
b. Inspeksi dan penegakan peraturan
 inspeksi  keg pemeriksaan yg dilakukan oleh ptgs yg berwenang thd ditaatinya perat perund ketenuk
 penegakan perat
 tindak lanjut hsl inspeksi
 sanksi administrasi dan/atau pidana
 sanksi administrasi
• peringatan tertulis
• penghentian sementara
• pencabutan izin

2. Proteksi radiasi
 tindakan yg dilakukan utk kurangi pengaruh radiasi
 utk jamin bhw rad yg terserab oleh organ tubuh man, binatang dan tumbuh-
tumbuhan tdk berdamp neg
 perlu ditetapkan kerangka perat ttg manajemen keselamatan rad



3. Keselamatan radiasi dan nuklir
a. sumber rad dan ZRA  bhn rad dan peralatan
b. kesel fas nuk  ins reaktor nuk, fabrikasi BBN, olah ulang bhn bakar,
pengelolaan LRA dsb
c. penanggulangan kead darurat  perlu disiapkan prog perenc penangg kead darurat
d. penambangan bhn galian nuk
 ghn gal nuk adl bhn dasar utk pembuatan BBN
 perlu diatur dl uu ketenuk
e. pengangkutan bhn rad
- tiga komp pokok dl pemanf tenuk  produsen, pengguna dan
pengangkut
- pengangkutan menggunakan alat transportasi umum mel darat, laut
dan udara
f. limbah r.a. dan bhn bakar nuk bekas
 perlu diatur pengelolaannya

4. Pertanggungjawaban dan kerugian nuklir
 akibat kecelakaan nuk :
- sekala kecil  besar
- akibat kesalahan man / teknis
- bisa berdampak merugikan/tidak kpd pihak ketiga
 kejadian di dlm inst nuk dan kejad dlm pengangkutan
 perlu diatur dlm perund ketenuk

5.Non proliferasi dan proteksi fisik
a. Seifgard
• upaya utk cegah atau deteksi penyalahgunaan BN dan lindungi fas nuk dr sabotase
• neg yg tlh td tangani NPT hrs bersedia & terbuka diinspeksi IAEA
• perlu dilakukan pembukuan dan pengelolaan BN oleh neg pihak

b. kontrol impor dan ekspor
• BN punya potensi utk disalahgunakan
• lalu lintas perdagangan BN perlu diawasi
• hal yg perlu diatur dlm uu ketenuk
- izin ekspor, impor, pemanfaatan
- kesel, pengamanan dsb

c. proteksi fisik
 dimaksudkan utk cegah berpindah tangannya BN dr pemilik kpd pihak lain yg tdk bertangg jwb
 perlu diatur dlm uu ketenuk



UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGANUKLIRAN

Terdiri dari 10 bab yaitu:
1. Ketentuan Umum
2. Kelembagaan
3. Penelitian & Pengembangan
4. Pengusahaan
5. Pengawasan
6. Pengelolaan Limbah Radioaktif
7. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
8. Ketentuan Pidana
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup

Bab I. Ketentuan Umum
Pasal 1.
o Ketenaganukliran
 hal yg berkait dg peman,pengemb,dan
penguasaan iptek nuk serta pengawasan keg yg
berkait dg tenuk
o tenaga nukl, radiasi pengion.......
o dsb

Pasal 2.
o Bahan nuklir
Terdiri atas
a) bhn galian nuklir,
b) bhn bakar nuklir, dan
c) bahan bakar nuklir bekas

o Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah.

Bab II. Kelembagaan
1. Badan Pelaksana (ps.3)
 laks peman tenuk
 selengg litbang, penyelidikan umum, eksplorasi & eksploitasi bhn gal nuk,produk bhn baku utk pembuatan dan produk bhn bkr nuk, .... dst.
2. Badan Pengawas (ps.4)
 laks pengawasan thd sgl keg peman tenuk
 selengg peraturan, perizinan dan inspeksi
3. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (ps.5)
 beri saran dan pertimb ttg peman tenuk kpd Pem
 samp skr blm dibentuk
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (ps.6)
 pem dpt bentuk BUMN yg berkait dg peman tenuk

Bab III. Penelitian & Pengembangan
 litbang tenuk dl rangka kuasai ipteknuk utk kesel,keam,ketentr dan kesejah rakyat
 diselengg oleh dan jadi tangg jwb Badan Pelaksana(Bapel)
 Bapel dpt bekerjasama dg ins dan badan lain

Bab IV. Pengusahaan
Pada bab ini diatur ttg.
1) penyelidikan umum,eksplorasi,dan eksploitasi bahan galian nuk (BGN)
2) prod dan/atau pengad bhn baku utk pemb bahan bakar nuk (BBN)
3) prod BBN (nonkomers dan komersial)
4) prod radioisotop (nonkomers dan komers)
5) pemb, pengoper, dan dekomisioning (dekom) reaktor nuklir (nonkomers dan komers)
6) pemb reak nuk komers (PLTN) ditetapkan oleh Pem stlh berkonsul dg DPR- RI, ps 13 ayat 4.

Bab V. Pengawasan
Pada bab ini memuat ketent yg mengatur ttg.
1) lemb yg mengawasi  Badan Pengawas ps 14
2) pelaks was mel peraturan, perizinan,
dan inspeksi
3) tujuan pengawasan
 jamin kesejah,keam,dan ketentr masy
 jamin kesel dan keseh peker dan angg masy serta perlind thd LH
 pelihara tertib hk dlm pelaks peman tenuk
 tingk kesad hk pengg tenuk utk timbulkan bud kesel di bid nuk
 cegah terjadinya perub tuj
 jamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dlm pelaks pemanf tenuk
4) kewajib perhatikan kesel,keam,dan ketentr,keseh pekerja dan angg masy serta perlind thd LH
5) izin
a. peman tenuk
b. pemb dan pengop serta dekomisioning reaktor nuk dan instalasi nuk lainnya,( ps 17 ayat 2)
c. biaya izin
d. operator reaktor nuk dan petugas ttt di dlm inst nuk lainnya  SIB (srt izin bekerja)
e. petugas di dlm inst yg memanfaatkan rad pengion  SIB
6) inspeksi
 dilaks oleh Badan Pengawas
 dilakukan oleh Inspektur yg diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas
 inspeksi dilaks scr berkala dan sewaktu – waktu
7) pembinaan K – 2
 pembinaan brp bimb & penyuluhan ttg pelaks kesel dan keseh pekerja,dan angg masy serta perlind tdh LH oleh Badan Pengawas

Bab VI. Pengelolaan Limbah Radioaktif
Bab ini memuat ketent ttg.
1) tuj pengel LRA
 cegah timbulnya bhy rad thd pekj,angg masy dan LH
2) klasifikasi LRA
 rendah, sedang dan tinggi
3) pelaks pengel LRA  Bapel
4) kewajib penghasil LRA
 LRA tingk rend dan sdg disimp sement sblm diserahkan kpd Bapel
 LRA tingk tinggi disimp sement sekurang-krgnya slm masa ops reaknuk
5) kewajib Bapel sediakan tempat penyimp lestari LRA tingk tinggi
6) penent temp penyimp lestari LRA ditetapkan Pem stl mendpt persetuj DPR – RI  ps 25 ayat 2
7) ketent biaya
8) pengangkutan dan penyimp LRA

Bab VII. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Pada bab ini memuat ketent yg mengatur ttg.
1) penangg jwb kerugian nuklir
a. kecel nuk yg terjd dlm ins nuk  pengusaha inst nuk ( PIN )
b. kecel nuk yg terjd slm pengangk BBN atau BBN bekas  pengusaha inst nuk pengirim
c. kecel nuk yg terjad akibat konflik/pertikaian bersenjata internas atau non internas atau bencana alam dg tingk luar biasa yg lampaui bts ranc persy kesel yg tlh ditetapkan olh Badan Pengws  bukan tangg jwb PIN
d. dsb.
2) besar biaya kerugian nuk
 pertgjwb kerug nuk plg banyak sembilan ratus milyard rupiah
 besar bts pertnggjwb kerug nuk tsb diatur lbh lanj dg Kepres
3) jangka wkt tuntutan kerugian nuk
 tunt ganti rugi nuk kadaluwarsa apbl tdk diajukan dlm wkt 30 thn terhit sjk diterbitkan pernyataan Badan Pengawas
 hak utk tunt ganti rugi nuk hrs diajukan dlm jangka wkt 3 th stlh penderita mengetahui atau patut menget kerug nuk yg diderita dg ketent jangka wkt tsb tdk boleh lebihi jangka wkt yg ditetapkan pd ps 39 ayat 1 dan 2.

4) pengadilan yg berwenang memeriksa perkara
 pengadilan neg (PN) tempat kecel nuk terjadi, atau
 PN Jakarta Pusat dlm hal terjadi kecel nuk slm pengangkutan BBN atau BBN bekas di luar wilayah Neg - RI

Bab VIII. Ketentuan Pidana
Bab ini memuat ketent yg mengatur ttg hukuman pidana penjara maupun denda krn pelanggaran thd ketent yg ada dlm UU ini.
Sbg contoh :
 pelangg thd ps 17 ayat 2 dihukum penjara plg lama 15 th dan denda plg banyak satu milyar rupiah
 pelangg thd ps 17 ayat 1 dipidana dg pidana denda plg banyak seratus juta rupiah.
 dsb.

Bab IX. Ketentuan Peralihan
Bab X. Ketentuan Penutup
 pd saat mulai berlakunya UU ini maka UU No 31 Th 1964 tdk berlaku lagi
 UU ini mulai berlaku pd tgl diundangkan



























PERATURAN PEMERINTAH RI NO 33 TAHUN 2007
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan ps 16 UU No. 10 Th 1997

Terdiri dari 9 bab yaitu:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup dan Tujuan
3. Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
4. Intervensi
5. Keamanan Sumber Radioaktif
6. Inspeksi
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

Bab I. Ketentuan Umum
 kesel rad pengion
 keamanan sumber r.a.
 intervensi
 norm, tenorm
 dsb

Bab II. Ruang Lingkup dan Tujuan
1. PP ini mengatur kesel rad thd pekj,masy,LH,keam sumber r.a., dan inspeksi dl peman tenuk
o kesel rad liputi peman tenuk dan intervensi
o keam sumb r.a. di sini tdk termsk keam bhn nuk
2. PP ini bertuj jamin kesel pekj dan angg masy,perlind LH,dan keam sumb r.a.

Bab III. Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir
1. Umum
a. Setiap orang/badan yg akan manfaatkan tenuk wajib miliki izin peman dan penuhi syarat kesel rad
b. Perizinan peman tenuk diatur dlm PP tersendiri
c. Persy kesel rad liputi
1) persyaratan manajemen
2) persyaratan proteksi radiasi
3) persyaratan teknik
4) verifikasi keselamatan
d. Pemenuhan thd persy tsb hrs didkumenkan dlm prog jaminan mutu ( jamu)
2. Persyaratan Manajemen
Persyaratan manajemen liputi
a. penangg jwb kesel rad
1) pemegang izin (PI)
2) pihak lain yg terkait dg peman tenuk
b. budaya kesel
PI wjb wujudkan budaya kesel (budkesel)
c. pemantauan kesehatan
o PI wjb lakukan pemantauan kesehatan utk seluruh pekerja radiasi
o pemerik kes pek dilakukan pd saat sblm kerja, selama bekerja dan akan memutuskan hub kerja
o pemerik kes dilakukan minimum sekali dl satu tahun
o PI hrs simpan hsl pemantauan keseh pek dl jangka wkt 30 th sjk tgl pemberhentian pek ybs
d. personil
o PI wjb sediakan personil yg miliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dg jenis peman tenuk
o personil tsb plg sedikit terdiri dr petugas prot rad (PPR), pekerja rad (PR), tenaga ahli (TA),operator,dan/atau tenaga medik dan para medik
e. pendidikan dan latihan
PI wjb selenggarakan diklat utk tingkatkan kemamp personilnya
f. rekaman
PI wjb pelihara dan simp rekaman yg berkait dg keselrad, liputi rekaman mutu dan teknis, rek paparan rad, rek keseh pek dsb.
3. Persyaratan Proteksi Radiasi
PI wjb penuhi syarat protrad meliputi
o justifikasi peman tenuk
 manfaat hrs lbh besar dr resiko
o limitasi dosis
 utk paparan kerja dan paparan masy mel
penerapan nilai batas dosis (NBD)
o optimasi prot dan kesel rad
 diupayakan besar dosis yg diterima serendah
mungkin
 hrs dibawah NBD
 dilaks mel pembatasan dosis dan tingk
panduan utk paparan medik
4. Persyaratan Teknik
Meliputi
o sist pertahanan berlapis
o praktek rekayasa teruji
5. Verifikasi Keselamatan
Meliputi
o kajian kesel sumber
o pemant dan penguk parameter kesel
o rekaman hsl verifikasi kesel

 PI wjb buat,pelihara dn simp rekm hsl verifikasi kesel

Bab IV. Intervensi
1. Umum
Intervensi adl setiap tind utk kurangi atau hindari paparan atau kemungkn terjadinya pap kronik dan pap darurat
Intervensi diterapkan dl situasi yg liputi pap kronik dan darurat.
a. paparan kronik
1) pap berasal dr NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), adl zat r.a. yg sec alami terdpt di alam
2) pap berasal dr TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material), adl zat r.a. alam yg krn keg manusia atau proses teknlg terjd peningk pap petensial jika diband dg kead awal
3) pap yg berasal dr sisa z.r.a. pd kejad ms lampau,dan
4) pap yg berasal dr sumb yg tdk diket pemiliknya

 Interv thd sit pap kronik dilaks mel tind remedial
b. paparan darurat
Situasi pap darurat hanya liputi kondisi kecelakaan
 Interv thd sit pap darurat dilaks mel tind protektif dan
remedial
2. Pelaksanaan intervensi
o setiap org/bdn yg krn kegnya dpt hslkan mineral ikutan berupa TENORM hrs laks interv thd terjdnya pap yg berasal dr TENORM mel tind remedial
o pelaks interv dilaporkan kpd BAPETEN
o BAPETEN wjb laks interv thd pap kronik kecuali TENORM mel tind remedial
o pelks interv tsb hanya utk TENORM dan NORM dg konsent radioaktif melebihi Tingkat Intervensi
o PI wjb laks interv thd terjdnya pap darurat yg berasal dr fas atau inst yg jd tanggjwbnya mel tind protek dan remedial berdsrkan Renc Penangg Kead Darurat

Bab V. Keamanan Sumber Radioaktif (SRA)
1. Umum
o PI yg impor,ekspor,gunakan,simpan,dan/atau angkut SRA wjb terapkan keam SRA
o BAPETEN terapkan keam SRA thd SRA yg tdk diket pemiliknya
o SRA dikategorisasikan dl kategori 1,2,3,4 dan 5
o kategori SRA diatur dg Per Ka BAPETEN
2. Keam thd SRA yg diimpor,diekspor,digunakan,disimpan,atau diangkut
a. kewajiban importir
o miliki izin peman tenuk
o sblm kirim SRA kategori 1 dan 2,wjb jamin bhw
 pihak pengguna tlh dpt izin peman tenuk
 eksportir di neg asal tlh punya izin dr badan pengawas neg asal.
b. kewajiban eksportir
o miliki izin peman tenuk
o wjb jamin bhw importir SRS kateg 1&2 di neg tuj tlh miliki izin peman dr badan pengws neg tuj.
o dsb.
c. pelaks impor & ekspor SRA
o hrs ada persetuj dr BAPETEN
o dll.
d. pelaks pengangkutan SRA
o pengirim wjb dpt persetuj pengrmn dr BAPETEN
o pengangkut jamin keam SRA

e. tangg jwb PI utk jamin keam SRA
o pelihara fas sesuai dg persyar keam SRA
o punya tenaga yg cakap dan terlatih
o punya peral ug memadai
o lakukan invent dan rekam SRA
o dsb.
f. kead darurat SRA
o bila terjd kead darurat SRA dl penggun maupun pengangk, PI wjb sgr lapor kpd BAPETEN
o dll.
g. pengamanan thd SRA yg tdk diket pemiliknya
o SRA yg tdk diket pemiliknya diamankan oleh BAPETEN
o BAPETEN melakukan pencarian ket ttg kepemilikan SRA tsb.
o dsb.

Bab VI. Inspeksi
1) tugas BAPETEN lakukan inspeksi thd fas / inst yg manfaatkan tenuk
2) dilaks oleh Inspektur Kesel Nuk yg diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN
3) liputi pemeriksaan adminis dan tek
4) dilaks scr berkala atau se wkt – 2 dengan atau tanpa pemberitahuan
5) dsb.

Bab VII. sanksi Administratif
1) pelanggaran thd ketent di luar ketent pidana sbgmn diatur pd ps 41 sd 44 UU No 10 Th 1997, dikenakan sangsi administratif
2) sangsi adm berupa
o peringatan tertulis
o penghentian sementara beroperasinya inst; dan/atau
o pencabutan izin
3) dst.

Bab VIII. Ketentuan Peralihan
1) slrh peman tenuk yg dilaks dg memenuhi persyar PP No 63 Th 2000 wajib memenuhi ketent kesel rad dan keam SRA sesuai dg PP ini
2) ketent kesel rad utk uji kesesuaian pes sinar X radiologi diagnostik dan intervensional wjb dipenuhi plg lamb 5 thn terhit sejak berlakunya PP ini
3) ketent keam SRA wjb dipenuhi plg lamb 3 thn terhit sejak berlakunya PP ini


Bab IX. Ketentuan Penutup
1) Pd saat PP ini mulai berlaku mk PP No 63 Th 2000 dicabut dan dinyatakan tdk berlaku.
2) Pd saat PP ini mulai berlaku, semua perat perund yg mrpk perat pelaks dr PP no 63 Th 2000 dinyatakan msh tetap berlaku sepanj tdk bertent dg ketent dl PP ini
3) PP ini mulai berkaku pd tgl diundangkan


























PERATURAN PEMERINTAH RI NO 29 TAHUN 2008
TENTANG
PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

PP ini mrpk perat pelaks ps 17 UU No 10 Th 1997, sbg pengganti PP No 64 Th 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuk

Memuat dan mengatur ttg.
1. Ketentuan umum
2. Pengelompokan pemanf sumber rad pengion dan bahan nuk
3. Persyaratan izin
4. Tatacara permohonan dan penerbitan izin
5. Kewajiban pemegang izin
6. Klierens
7. Pengecualian dari kewajiban memiliki izin pemanfaatan sumber rad pengion
8. Persetujuan
9. Inspeksi
10. Sanksi administrasi

Bab I. Ketentuan Umum
Pengertian ttg.
- pemanfaatan
- tenaga nuklir
- sumber radiasi pengion, dst.

PP ini mengatur ttg.
o Persyaratan dan tata cara perizinan
o Pengecualian dari memiliki izin

Bab. II. Pengelompokam Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
1. Peman Sumber Radiasi Pengion (SRP) dikelompokkan jadi 3 yaitu kelomp A, B, dan C
2. Pemanf bahan nuklir (BN) dikelompkan dlm kelom A.
3. Pemanf SRP kel A meliputi
a. eksport ZRA
b. impor dan pengalihan ZRA dan atau pembangkit
rad pengion utk keperluan medik
c. impor ZRA utk keperluan selain medik, dsb.
4. Pengelolaan LRA dilaksanakan secara
- non komersial oleh BATAN
- komersial oleh BUMN, Koperasi dan/atau Badan
Swasta yg bekerma dg atau ditunj oleh BATAN

5. Pemanfaatan BN liputi keg
- Litbang, penamb BGN,pembuatan,
produksi,penyimpanan,pengalihan,ekspor- impor dan penggunaan
6. Peman SRP kel B liputi keg.
a. Impor, ekspor dan atau pengalihan peral yg kandung ZRA utk brg konsumen
b. Penyimpanan ZRA
c. Penggunaan dan atau litbang dlm
- kedok nuk diagnostik invivo
- fluoroskopi bagasi
- gauging indus dg ZRA aktif rend atau pembangkit
rad pengion energi rend
7. Pemanfaatan SRP kel C liputi keg.
a) Ekspor pembangk rad pengion
b) Impor pembangk rad pengion utk keper medik
c) Impor pembangk rad pengion utk keper non medik
d) Penggunaan dan atau litbang
- ZRA terbuka atau terbungkus utk pend & litbang
- chek sources
- ZRA utk kalibrasi, standarisasi
- detektor bhn peledak

Ketent lbh lanjut ditetapkan dg Perka BAPETEN

Bab III. Persyaratan Izin
1. Setiap orang atau badan yg akan laks peman SRP dan
BN hrs miliki izin dr Ka BAPETEN
2. Dlm hal ttt kewaj miliki izin dpt dikecualikan
3. Pemohon utuk miliki izin hrs penuhi syarat y.i.administrasi, teknis dan atau
khusus
4.Persyar admn y.i.
a. ident pemohon,
b. akta pendirian badan huk atau badan usaha
c.izin dan atau persyar lain yg ditetapkan oleh inst lain
berwenang sesui perat perund yg berlaku
d. lokasi pemanf SRP dan BN
5. Persyaratan teknis
a. Prosedur operasi
b. Spesifikasi teknis SRP atau BN yg digunakan
c. Perlengk protrad dan/peral keam sumber radioaktif (SRA)
d. Prog prot dan kesel rad dan/ prog keam SRA
e. Lap verifikasi kesel rad dan/ keam SRA
f. Hsl pemerik keseh pek rad
g. Data kualifikasi personil yg liputi
- petugas protrad dan personil lain yg miliki
kompetensi
- personil yg tangani SRP dan/atau
- petugas keam SRA atau BN

Ketent lbh lanjut diatur dg Perka BAPETEN

Utk BN kecuali hrs penuhi persyar teknis tsb berlaku persyar teknis lainnya y.i.
a. Sistim seifgards
b. Sistim keam BN dan atau
c. Pernyataan pemohon izin bhw keg ekspor dan impor BN dilakukan dg mitra dr neg yg.
- menjadi pihak pada NPT
- memp perjanjian seifgards dg IAEA

Ketent lbh lanjut diatur dg Perka BAPETEN

6. Persyaratan khusus
1).Utk peman SRP kel A ttt, selain penuhi persy adm dan
teknis, berlaku persyar khusus
2).Peman SRP kel A ttt dimaksud meliputi
a. penggunaan dan/litbang SRP sbgmn dimaksud dl ps 4
hrf h angka 9 s.d. 17
b. prod radio isotop sbgmn dimaksud pd ps 4 hrf I, dan
c. pengel LRA sbgmn dimksd pd ps 4 hrf j.
3).Persyar khusus dimksd berlaku utk keg
a. penentuan tapak
b. konstruksi
c. komisioning
d. operasi dan atau
e. penutupan

à Secara detil diatur pd ps 18 – 21

Bab IV. Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

A. Permohonan dan Penerbitan Izin

A.1. Utk peroleh izin peman SRP kel A dan peman BN.
a. Pemohon ajukan permohonan tertulis kpd Ka BAPETEN dilampiri persyar admn dan tek
b. Stl terima dok permoh izin, Ka BAPETEN beri pernyataan ttg kelengk dok plg lama 3 hr terhit sjk dok diterima
c. Jika dok dinyatakan tdk lengk dikembalikan kpd pemohon
d. Jika dok dinyatakan lengk Ka BAPETEN lakukan penilaian
e. Penilaian dilaks plg lm 15 hr kerja terhit sjk dok dinyatakan lengk
f. Jika penuhi syarat, Ka BAPETEN dl jangka wkt 7 hr kerja terbitkan izin
g. Jika tdk penuhi syarat pemberitahuan kpd pemohon plg lm 5 hr kerja sjk hsl penilaian diket
h. Pemohon sampkan dok perbaikan kpd BAPETEN plg lm 15 hr sjk pemberitahuan kpd pemoh.
i. Jika samp bts wkt tsb pemoh tdk sampkan perbaikan permohonan izin batal
j. Penilaian thd dok perbaikan dilakukan plg lm 15 hr sjk dok ditrm BAPETEN
k. Jk hsl penilaian memenuhi syarat, Ka BAPETEN terbitkan izin plg lm dl wkt 7 hr kerja

A.2. Utk peroleh izin pemanfaatan SRP kel B
Tata caranya sama spt permohonan izin peman SRP kel A dan BN
Kecuali dlm hal :
 Penilaian dilaks plg lm 12 hr kerja terhit sjk dok dinyatakan lengk
 Jika penuhi syarat, Ka BAPETEN dl jangka wkt 5 hr kerja terbitkan izin
 Pemohon sampkan dok perbaikan kpd BAPETEN plg lm 12 hr sjk pemberitahuan kpd pemoh.
 Penilaian thd dok perbaikan dilakukan plg lm 12 hr sjk dok titrm BAPETEN
 Jk hsl penilaian memenuhi syarat, Ka BAPETEN terbitkan izin plg lm dl wkt 5 hr kerja

A.3. Utk peroleh izin pemanfaatan SRP kel C
Tata caranya sama spt permohonan izin peman SRP kel B
Kecuali dlm hal :
 Penilaian dilaks plg lm 10 hr kerja terhit sjk dok dinyatakan lengk
 Pemohon sampkan dok perbaikan kpd BAPETEN plg lm 10 hr sjk pemberitahuan kpd pemoh.
 Penilaian thd dok perbaikan dilakukan plg lm 10 hr sjk dok titrm BAPETEN

A.4. Izin fasilitas penggunaan dan/litbang SRP radioterapi,
fas kalibrasi dll (ps 4.J. No 9 – 17)
Izin diterbitkan bertahap:
a. konstruksi
b. operasi, dan/atau
c. penutupan

1) Izin konstruksi
- pemohon ajukan permoh dilampiri dok administrasi,
teknis dan /khusus
- izin diterbitkan
- Keg konstruksi hrs mulai dilaks plg lm 6 bln sejak izin
diterbitkan
2) Izin operasi
- Diajukan stl konstruksi selesai dilakukan
- Permohonan dilengkapi dok administrasi,teknis dan /khusus
- Izin diterbitkan
3) Izin penutupan
- Wjb diajukan oleh PI bila:
a.PI tdk berkehend perpanj izin ops
b.PI bermaksud menghentikan keg
- Permohonan dilengkapi dok admn, tek dan/khusus
- Paling singkat diajukan 6 bln sblm izin ops berakhir
- Izin diterbitkan
- Stlh izin diterbitkan, PI wajib
a.menghentikan seluruh keg penggunaan dan/ litbang
b.memulai keg penutupan plg lm 6 bln sjk terbit izin

A.5.Izin produksi radioisotop
Izin diterbitkan bertahap:
a. konstruksi
b. komisioning
c. operasi, dan
c. penutupan

1) Izin konstruksi
- pemohon ajukan permoh dilampiri dok administrasi,
teknis dan /khusus
- izin diterbitkan
- Keg konstruksi hrs mulai dilaks plg lm 1 th sejak izin
diterbitkan
2) Izin komisioning
- Izin komis diajukan stlh konstruksi selesai
- Permoh diajukan dg lamp dok admn, tek dan khusus
- Izin diterbitkan
3) Izin operasi
- Diajukan stl keg komis selesai dilaks
- Permoh diajukan dg lamp dok admn,tek dan khusus
- Izin diterbitkan
4) Izin penutupan
- Wjb diajukan oleh PI bila:
a.PI tdk berkehend perpanj izin ops
b.PI bermaksud menghentikan keg
- Permohonan dilengkapi dok admn, tek dan/khusus
- Paling singkat diajukan 6 bln sblm izin ops berakhir
- Izin diterbitkan
- Stlh izin diterbitkan, PI wajib
a.menghentikan seluruh keg prod rad isotop
b.memulai keg penutupan plg lm 1 thn sjk terbit
izin


A.6. Izin pengelolaan limbah radioaktif
Izin diberikan bertahap.
o Tapak
o Konstruksi
o Komisioning
o Operasi, dan
o Penutupan

1). Izin tapak
- sblm pemoh ajukan izin tapak terlebih dulu laks
evaluasi tapak dan hrs penuhi persyar:
a. prog jamu tapak , dan
b. prog evaluasi tapak
- izin tapak diajukan stl eval tapak selesai dilaks dg lamp
dok admn,teknis dan khusus
- izin diterbitkan
2). Izin konstruksi
- Izin konstr diajukan plg lm 2 th sjk izin tapak diterbitkan, dg lamp dok admn, tek dan khusus
- Izin diterbitkan
- Keg konstr hrs dilaks plg lm 2 th sejak izin diterbitkan
3). Izin komisioning
- Diajukan stl keg konstr selesai, dilamp dok admn,tek dan khusus
- Izin diterbitkan
4). Izin operasi
- Diajukan stl keg komis selesai dilaks
- Permoh diajukan dg lamp dok admn,tek dan khusus
- Izin diterbitkan
5). Izin penutupan
- Wjb diajukan oleh PI bila:
a.PI tdk berkehend perpanj izin ops
b.PI bermaksud menghentikan keg
- Permohonan dilengkapi dok admn, tek dan/khusus
- Paling singkat diajukan 1 thn sblm izin ops berakhir
- Izin diterbitkan
- Stlh izin diterbitkan, PI wajib
a.menghentikan seluruh keg pengelolaan LRA
b.memulai keg penutupan plg lm 1 thn sjk terbit
izin

B. Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
- Izin berlaku sjk diterbitkannya izin s.d. jangka wkt ttt sesuai dg lamp I. pd
PP ini
- Izin dpt diperpanj sesuai dg jangka wkt berlakunya izin
- Permoh perpanj izin diajukan plg lm 30 hr kerja sblm jangka wkt izin
berakhir
- Permoh dilamp dok persyar admn dan tek

C. Penetapan Penghentian
 PI hrs ajukan permoh penetapan penghentian keg jika PI bermaksud hentikan peman SRP dan BN sbgmn dimksd ps 4 a – h angka 1 – 14, ps 6,7 dan 8.
 Permoh diajukan plg lm 60 hr sblm masa berlaku izin berakh dg lampkan
a.data SRP dan BN
b.hsl penguk paparan rad di fas
c.penanganan akhir pembangkit rad ion, dan/atau
d.penanganan akhir ZRA atau BN
 Penanganan akhir ZRA atau BN dimksd liputi
a.pengiriman kembali ZRA atau BN ke neg asal,atau
b. penyerahan ZRA sbg limb r.a. ke BATAN
 Penghentian keg diterbitkan

D. Perubahan Izin
 PI wjb ajukan perub izin peman
a. SRP jika terjadi perub data mengenai
1) identitas PI
2) personil yg bekerja di fas
3) perpind lokasi peman SRP, atau
4) perlengk protrad
b. Bahan nuk jika terjd perub data identitas PI
 Permoh izin diajukan sblm terjd perub data
 Perub izin diterbitkan
 Dlm hal terjd perub bdn huk PI peman SRP dan BN atau perub fas dan/atau SRP PI wjb ajukan permoh izin baru

E. Berakhirnya Izin
a) Habis masa berlakunya izin
b) Dicabut oleh Ka BAPETEN
c) Badan pemegang izin bubar atau dibubarkan
d) Terjadi pengalihan SRP dan BN,atau
e) PI perorangan meninggal dunia

F. Biaya izin
Setiap izin dikenakan biaya yg besarnya ditentukan
berdsrkan PP tersendiri

Bab V. Kewajiban Pemegang Izin
1) PI berkewajiban utk
- Beri kesemp utk pemeriksaan oleh BAPETEN
- Laks pemantauan keseh pek rad
- Selengg dok ttg sgl sesuatu yg berkaitan dg peman SRP dan BN, dsb
2). Ketent lbh rinci diatur dg Perka BAPETEN
Bab. VI. Klierens
1) ZRA terbuka,LRA atau material terkontaminasi atau teraktivasi yg tlh capai tingk klierens dpat dibebaskan dr pengawasan
2) Utk dptkan pembebasan tsb PI ajukan penetapan klierens dg lamp
- hsl penguk paparan rad
- analisis mengenai aktivitas dan radnuklida yg terkand
dlm material terkont atau teraktivasi
3) Jika terpenuhi à terbit penetapan klierens

Bab VII. Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan SRP.
1. Peman zra, pembangkit rad pengion,dan peral yg kand zra utk produk konsumen dikecualikan dr kewaj miliki izin peman SRP
2. Pengec utk peman zra ditetapkan berdsrkan nilai yg lb kecil atau sama sbgmn tercant dl lamp II PP ini
3. Pengec utk peman pembangkit rad pengion ditetapkan dg ketent.
- dl kond operasi normal peral tsb tdk sebabkan laju
dosis ke sgl arah melebihi 1 mikro sievert per jam pd jrk
10 cm dr permuk peral
- energi maks yg dihslkan lb kecil atau sama dg 5 keV
4. Pengec utk peman peral yg kand zra utk brg konsumen ditetapkan dg ketent
a. tipe dan jenis peral dimaksud tlh disetuj BAPETEN
b. mematuhi petunj penggun, penyimpanan,penanganan
sesuai inform yg diberikan fabrikan atau distributor
c. zra dibuat dl bentuk terbungkus, atau
d. dlm kon ops normal tdk sebabkan laju dosis ekivalen
ambien atau laju dosis awal melebihi 1 mikrosievert
per jam pd jrk 10 cm dr permuk alat

Bab. VIII. Persetujuan
A. Persetuj Impor Ekspor SRP dan BN
1) Impor dan ekspor SRP dan BN hanya boleh dilaks oleh PI peman SRP dan BN
2) PI yg akan laks impor-ekspor tsb hrs dpt persetuj dr Ka BAPETEN sblm SRP dan BN tsb dikeluarkan dr kawasan pabean
3) Utk dptkan persetuj tsb PI hrs
- ajukan prmoh tertulis kpd Ka BAPETEN
-miliki izin impor/ekspor dr instansi berwenang dl bdg
perdagangan
- sampkan dok impor/ekspor

à Ketent lb lanj diatur dg Perka BAPETEN.

B. Persetuj Pengiriman Kembali ZRA dan Bahan Bakar Nuklir Bekas(BBNB)
1) PI yg akan laks pengiriman kembali ZRA dan BBNB wjb dpt persetuj BAPETEN
2) Persetuj diajukan tertls sblm pengrmn kembali dilaks
3) Permoh persetuj dilengkapi data ttg
- ZRA atau BBNB yg akan dikrm kembali
- jadwal pelaks, dan
- fabrikan ZRA atau BBNB

Ketent lbh lanj diatur dg Perka BAPETEN

Bab. IX. Inspeksi
1. BAPETEN lakukan inspeksi thd pelaks PP ini
2. Inspeksi dilakukan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir
3. Inpeksi liputi pemeriksaan administrasi dan teknis
4. Inspeksi dilaks scr berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan
5. Inspektur Kesel Nuk punya kewenangan utk
a) Lakukan inspek slm proses perizinan
b) Masuki dan periksa setiap fas atau instalasi, instansi atau lokasi peman SRP dan BN
c) Lakukan pemantauan radiasi di dlm atau luar instalasi
d) Lakukan inspek scr langsung atau inspek dg pemberitahuan dlm selang wkt singkat dlm kead darurat atau kejadian yg tdk normal, dan
e) Menghentikan peman SRP dan BN jika terjadi kead yg membahayakan thd:
- kes pekerja, masy dan LH
- keam thd SRP dan BN
6. Penghentian peman SRP dan BN hanya dpt dilakukan oleh Inspektur Kes Nuk stlh melapor saat itu juga dan dpt perintah dr Ka BAPETEN

Bab. X. Sanksi Administrasi
1. PI yg langgar PP ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin
2. Sanksi administratif dijatuhkan oleh Ka BAPETEN
3. PI yg dikenai sanksi peringatan tertulis wjb tind lanjuti peringt tsb dlm wkt plg lm 10 hr sejak tgl diterimanya peringatan
4. Apabila tdk ditindaklanjuti dibrkn peringatan tertulis kembali
5. Apabila dlm jangka wkt yg telh ditetapkan PI tetap tdk menindaklanjuti peringatan tsb, izin dicabut.
6. Izin peman SRP dan BN langsung dicabut oleh Ka BAPETEN jika diketahui PI:
 Tdk sampaikan data yg benar dl dok persyar izin sbgmn dlm ps 14,16,18,19 dan 20
 Tdk laks kewjban sbgmn dimaksud pd ps 66,67,atau 68 shg timbulkan bahaya thd kes pek,angg masy, LH, dan keam SRP dan BN
 Krn kegiatannya timbulkan kecelakaan rad atau nuklir, atau
 Memanfaatkan SRP dan BN yg bertentangan dg izin yg diterbitkan

PERATURAN PEMERINTAH RI NO 43 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN REAKTOR NUKLIR

Merupakan peraturan pelaksanaan dari ketent ps 17 ayat 3 UU No 10 Th 1997
Terdiri dari 8 bab y.i.
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup dan Tujuan
3. Perizinan
4. Modifikasi
5. Inspeksi
6. Sanksi Administratif
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

Bab I. Ketentuan Umum
1. Ijin adl persetuj tertulis dl bent dok utk lakukan keg ttt terkait dg pembang, pengop, dan dekomisioning reaktor nuklir
2. Reaktor nuklir (RN), adl alat atau inst yg dijalankan dg BBN yg dpt hslkan reaksi inti berantai yg terkendali dan digunakan utk pembangkit daya, atau penel, dan atau prod isotop
3. Reaktor daya (RD) adl RN berupa pembangk tng nuk yg manfaatkan energi panas utk pembangk daya baik utk kepent komersial maupun nonkomersial
4. Reaktor nondaya (RND)adl RN yg manfaatkan neutron utk keperluan penel atau pemb isotop baik utk kepent komersial maupun nonkomersial
5. Tapak adl lokasi didaratan yg dipergunakan utk pembang,pengop,dan dekomis, satu atau lebih RN beserta sist terkait lainnya
6. dst.

Bab II. Ruang Lingkup dan Tujuan
1) PP ini atur periz RN utk setiap tahap dl pemb,pengop,dan dekomis RN
2) periz tdk mencakup periz inst nuk non reak (INNR) dan BBN
3) PP ini bertuj utk atur periz pemb,pengop,dan dekom RN dl rangka jamin kesel & keseh pek dan masy serta perlind thd LH,dan keam inst dan BBN
Bab III. Perizinan
1. Umum
a) Reak nuk yg diberi izin y.i.
o reak daya komers (RDK) atau non komers (RDNK)
o reak non daya komers (RNDK) atau nonkomers (RNDNK)
b) Reak daya komersial (RDK) hanya dibangun berdasarkan teknologi teruji y.i. tek yg digunakan dl suatu desain yg tlh terbukti melalui pengalaman operasi reactor plg singkat 3 th scr selamat dg factor kapasitas rerata minimal 75 %
c) Pemb,pengop dan dekom RDNK atau RNDNK dilaks oleh Bapel (BATAN)
d) Pemb,pengop,dan dekom RDK atau RNDK dilaks oleh BUMN,Koperasi,dan/atau Badan Swasta
e) Pemb RDK yg berupa pembangk listrik tenuk ditetapkan oleh Menteri yg bertanggjwb di bid tenaga listrik stlh berkonsult dg DPR – RI
f) Izin dikeluarkan oleh Kep BAPETEN
g) Izin biberikan scr bertahap yi. izin tapak, konstruksi,komisioning, operasi, dan dekomisioning
h) Persy adminis dan teknis, dll.

2. Izin tapak
a) Kewajiban pemohon
o sblm ajukan permohonan, hrs lakskan keg eval tapak
o keg eval tapak dilakukan stlh memenuhi persyar eval tapak
b) Dokumen persyar adminis dan teknis
o dok persyar adminis a.l. bukti pembent badan pelaksana, BUMN,Koperasi dll.
o dok persyar teknis sbb.
1) laporan eval tapak
2) data utama reak nuk yg akan dibangun
3) daftar informasi desain pendahuluan
4) rekaman pelaks prog jaminan mutu (jamu) eval tapak
c) Kewajiban BAPETEN
o lakukan penilaian persyar adm dan tek
o mengambil keputusan ditolak atau diterima
o bila diterima Ka BAPETEN menerbitkan Srt Izin Tapak
o Izin tapak berlaku s.d. diterbitkannya pembebasan dr Ka BAPETEN

3. Izin konstruksi
Pemohon izin (PI) wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4(empat) tahun sejak tgl izin tapak diterbitkan
Dokumen persyaratan
a. laporan analisis keselamatan pendahuluan
b. desain rinci reaktor
c. lap analisis kesel probabilistik utk reaktor daya
komersial
d. program konstruksi
e. dsb.

à Izin diterbitkan
Izin konstruksi diberikan utk jangka wkt 5(lima) tahun
Pengusaha instalasi nuklir ( PIN ) wajib mulai melaks keg konstr paling lama 1(satu) tahun sejak izin konstr diberikan
Apabila PIN tdk dpt menyelesaikan keg konstr dlm jangka wkt sesuai izin, mk plg singkat 6(enam) bln sblm akhir izin konstr PIN wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin dg melampirkan :
- lap kemajuan hsl keg konstr terakhir
- prog & jdwl baru keg konstr
Perpanj izin konstr diberikan plg lama 2 th setiap kali perpnj.

4. Izin komisioning
Pemohon dpt ajukan izin komis bila:
a. keg konstr selesai dilakukan
b. memiliki izin pemanfaatan bhn nuklir
c. memiliki petugas operasi reaktor yg sdh memiliki izin
bekerja.
Dokumen persyaratan
a. prog komisioning
b. lap hsl keg konstr
c. dsb.

à izin diterbitkan
Izin komis diberikan utk jangka wkt plg lama 2 th
PIN wjb mulai laks keg komisioning plg lama 6 bln sejak izin komisioning diberikan

Apabila PIN tdk dpt selesaikan keg komisioning, plg singkat 6 bln sbl berakhirnya izin komis PIN wjb ajukan perpanj izin dg melampirkan:
a. lap kemajuan hsl keg komis terakhir
b. prog & jdw baru keg komis.

Perpanj izin diberikan utk jangka wkt plg lm 1(satu) th setiap kali perpanj.

5. Izin operasi
Pemohon dpt ajukan izin ops bila:
a. Keg komis selesai dilakukan
b. Memiliki izin peman bhn nuklir
c. Memiliki petugas operasi reaktor yg sdh memp SIB ( srt izin bekerja)
Dokumen persyaratan :
a. Lap analisis kesel (LAK) akhir
b. Lamp fasilitas seifgards bhn nuklir
c. Lap pelaks pengel & peman lingk selama komis
d. Dsb.
à izin diterbitkan

Izin ops diterbitkan utk plg lama 40 tahun



Utk reaktor yg didesain dg umur operasi lbh dr 40 tahun, PIN dpt ajukan perpanj izin minimum 5(lima) tahun sbl izin berakhir dg lampirkan:
a. LAK akhir
b. Lap keg operasi
c. Lap kajian penuaan
Perpanj izin ops diberikan satu kali utk jangka wkt plg lama 20 tahun

6. Izin operasi gabungan
Khusus utk reaktor desain modular yg tlh mendapatkan sertifikat desain dr Badan Pengawas neg pemasok, pemohon dpt ajukan permohonan izin gabungan

Izin ops gab mrpk gab dr izin kontruksi, izin komisioning dan izin operasi
Izin ops gab diajukan plg lm 2(dua) tahun sejak izin tapak diberikan

Izin ops gab dibrkn utk jangka wkt plg lama 45 tahun
Utk RN yg didesain dg umur operasi lbh dr 40 th, PIN dpt ajukan perpanj izin minimal 5 th sblm izin ops gab berakhir dg melampirkan LAK, lap keg operasi dan lap hsl kajian penuaan

Perpanj izin ops gab dibrkn satu kali utk jangka wkt plg lama 20 th

7. Izin dekomisioning
Kegiatan dekomis hrs dilakukan dlm hal:
a. Ats permint PIN sbl izin operasi atau izin ops gab berakhir
b. PIN tdk memperpanj izin ops atau izin ops gab
c. Permohonan perpanj izin ops atau izin ops gab ditolak krn alasan kesel dan atau keam nuklir
d. Terjadi kecelakaan parah atau kead yg mengancam kesel dan atau keam ops reaktor
Permohonan izin dekoms diajukan minimal 3(tiga) th sbl izin ops berakhir
Izin dekoms berlaku s.d. diterbitkannya Pernyataan Pembebasan dari Ka BAPETEN.

8. Biaya izin
Setiap izin dikenakan biaya yg ditetapkan dg PP
9. Pengalihan izin
Izin yg diberkn oleh BAPETEN tdk dpt dialihkan kecuali dpt persetuj Ka BAPETEN
10. Berakhirnya izin
a) izin berakhir disebabkan hal sbb.
 lwtnya jangka wkt izin
 bubarnya bdn hk PIN
 pencabutan oleh Ka BAPETEN
 atas permoh PIN
b) dlm hal izin berakhir PIN hrs tetap bertanggjwb atas pelaks dekom dan pengel reak nuk,BBN, dan LRA

Bab IV. Modifikasi
 PIN dpt lakukan modifikasi thd sist,struk,dan komp RN stlh penuhi persyar modifikasi
 persyar modif liputi prog modif dan prog jamu modif
 ketent lbh lanj ditetapkan dg Perka BAPETEN

Bab V. Inspeksi
1. inspeksi slm pemb,ops dan dekoms RN dilaks oleh BAPETEN
2. pelaks inspeksi dilakukan oleh Inspektur BAPETEN
3. inspek dilks scr berkala / sewkt –wkt dgn atau tanpa pemberitahuan

Bab VI. Sanksi Administratif
1. pelanggaran thd ketent ttt yg diatur dl PP ini dikenakan sanksi
2. sanksi dl bent peringatan tertulis; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin
3. Ka BAPETEN cabut izin ops atau izin opsgab jika PIN yg krn kelalaiannya atau kesengajaan timbulkan kecel nuk stl dinilai oleh Ka BAPETEN

Bab VII. Ketentuan Peralihan
Setiap izin RN yg diterbitkan sblm PP ini tetap berlaku samp masa berakunya berakhir

Bab VIII. Ketentuan Penutup
PP ini mulai berlaku pd tgl diundangkan



















PERATURAN PEMERINTAH RI NO 26 TAHUN 2002
TENTANG
KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Mrpk perat pelaks dr ketent ps 16 UU No 10 Tahun 1997
Terdiri dari 14 bab yaitu :
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup dan Tujuan
3. Perizinan
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
5. Pembungkusan
6. Program Proteksi Radiasi
7. Pelatihan
8. Program Jaminan Kualitas
9. Jenis dan Batas Aktivitas Zat Radioaktif
10. Zat Radioaktif Dengan Sifat Bahaya lain
11. Penanggulangan Keadaan Darurat
12. Sanksi administratif
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Penutup

Bab I. Ketentuan Umum
1. Pengangkutan ZRA adl pemind ZRA dr suatu temp ke temp lain mel jaringan lalu lintas umum, dg gunakan sarana angktutan darat, air atau udara
2. Pengangkut adl org atau bdn yg melakukan pengangk ZRA
3. Pembungkus adl perangk komponen yg diperlukan utk mengungkung ZRA sepenuhnya, dpt terdiri dr satu wadah atau lebih, bhn penyerap, kerangka, penahan rad, peral utk mengisi dan mengosongkan, pengatur ventilasi dan tekanan, dan peral utk pendinginan, predam goncangan, utk pengangkutan dan pengokohan, utk penahan panas dan peralatan.
4. dst

Bab II. Ruang Lingkup dan Tujuan
1. PP ini atur ttg kesel pengangk ZRA yg liputi izin, kewaj & tanggjwb,pembungkusan, dst.
2. PP ini berlaku juga utk pengangk BN
3. Ketent ini tdk berlaku utk
o pemind ZRA di dlm suatu inst
o ZRA yg dipasang atau dimasukkan ke dlm tubuh manusia atau binatang hidup utk diagnosa dan atau terapi
o ZRA yg mrpkn bag tak terpisahkan dr sarana angkutan
o ZRA dlm bent brg atau produk konsumen
o ZRA yg berasal dr alam dlm ukuran ttt.
4. PP ini bertuj utk jamin kesel, keam, ketentr, dan keseh pek dan angg masy, serta perlind thd harta benda dan LH selama pengangk ZRA
5. Utk capai tuj tsb pengirim dan penerima hrs terapkan prinsip :
a) ZRA tdk keluar dr wadahnya baik dlm kond pengangk normal maupun kecel
b) paparan rad di luar bungkusan dlm bts aman
c) BN dlm pengangk hrs dlm kond subkritis
d) panas yg ditimbulkan oleh ZRA dpt dilepaskan scr sempurna

Bab III. Perizinan
a. pengangk ZRA hanya dpt dilakukan bila pengirim dan penerima ZRA tlh miliki izin peman tenuk
b. sblm pengangk dilaks pengirim hrs sdh dpt persetuj dr Bawas

Bab IV. Kewajiban dan Tanggung Jawab
1. Pengirim
Sblm pelaks pengangk Pengirim wajib:
o beri infor yg lengkap dan benar scr terulis kpd pengangkut ttg bungkusan, bhy rad dan sifat bhy lain yg mungkin terjadi dan cara penanggulangannya
o beri tanda, label dan atau plakat pd kendaraan angkutan jalan dan jalan rel
o beri petunj scr tertulis kpd pengangkut bila tdk mungkin serahkan bungkusan kpd penerima
o siapkan prot fisik slm pengangk BN
Pengirim bertangg jwb atas semua kerugian yg diderita pengangkut dan atau pihak lain sbg akibat tdk dipenuhinya ketent tsb diatas
2. Pengangkut
o bertngg jwb atas kesel bungkusan yg diangk
o apabila terjadi kerusakan slm pengangk, pengangkut hrs brth kpd Bawas dan pengirim
o dlm hal terjd penyitaan oleh yg berwajib atau bungkusan hilang, pengangkut hrs lapor kpd Bawas dan pengirim
3. Penerima
o saat terima bungkusan hrs diperiksa apk terjadi kerusakan atau kebocoran
o bila terjd kerusakan/kebocoran hrs sgr diukur tkt rad dan kontaminasinya
o hsl pengukuran dilaporkan kpd Bawas
o apbl kerusakan /kebocoran sebabkan bhy rad dan kontamin wjb lakukan tind pengamanan
o tind pengamanan laporkan kpd Bawas




Bab V. Pembungkusan
o Pengirim hrs lakukan pembungkusan sesuai dg tipe dan katagori bungkusan
o tipe bngksn hrs penuhi syar pengujian bngksn
o pengujian bngksn dilakukan oleh laboratorium yg tlh diakreditasi dan ditunjuk oleh Bawas
o Setiap bngksn yg msk ke wilayah RI hrs disertai dg sertifikat bngksn yg diterbitkan oleh instansi yg berwenang pd neg asal bngksn
o setiap bngksn yg akan diangkut hrs disertai dg dok pengangk dan diberi tanda ,label,dan atau plakat yg jelas
o setiap bngksn yg akan diangkut tdk boleh terkontaminasi melebihi tkt yg ditetapkan Bawas

Bab VI. Program Proteksi Radiasi
Setiap pengangk ZRA hrs penuhi asas prot rad

Bab VII. Pelatihan
o pek yg scr rutin terlibat lsg dlm pengangk ZRA hrs dpt pelatihan ttg pengangk ZRA
o pelat tsb jd tangg jwb pengangkut

Bab VIII. Program Jaminan Kualitas
1. pengirim dl pengangk ZRA dan BN hrs susun prog jam kual
2. prog sjam kual dimintakan persetuj Bawas
3. prog jam kual yg tlh disetuj Bawas dilaks oleh
o pengirim
o pengangkut

Bab IX. Jenis dan Batas Aktivitas Zat Radioaktif
Jenis dan aktivitas ZRA dlm suatu bngksn tdk boleh lebihi batas yg ditentukan utk tipe bngksn.

Bab X. Zat Radioaktif Dengan Sifat Bahaya lain
Pengangkutan ZRA yg punya sifat bhy lain hrs penuhi ketent dl PP ini dan ketent pengangk bhn berbhy dan beracun (B3)

Bab XI. Penanggulangan Keadaan Darurat
1. dlm hal terjd kecel rad , Pengangkut wjb lapor kpd Bawas, Pengirim, pejbt yg berkepent, dan Penerima
2. apbl slm pengangk terjd kecel yg akibatkan bngksn pecah, bocor atau rusak, ptgs pengangkut hrs isolasi temp kejad dg pemagaran dan beri tanda yg jelas
3. Pengangkut wjb lapor kpd Bawas,pengrm,dan atau penerima
4. pengirm atau penerima wjb sgr kirim Petugas Proteksi Radiasi (PPR) ke lokasi
5. bngksn dg tkt keboc akibat kecel dimaksud yg lebihi nilai bts yg ditetapkan bawas tdk boleh ditrskan pengrimannya sblm dperbaiki dan didekont.

Bab XII. Sanksi administratif
Pelanggaran thd ketent pasal - pasal ttt diberikan sanksi oleh Bawas berupa,
o peringatan tertulis
o pembekuan izin, atau
o pencabutan izin

Bab XIII. Ketentuan Pidana
Setiap org / badan yg langgar ketent ps 6 ayat (1) dipidana sbgmn dimaksud dl ps 43 UU No 10 Th 1997

Bab XIV. Ketentuan Penutup
o Dg berlakunya PP ini mk PP No 13 Tahun 1975 dinyatakan tdk berlaku.
o PP ini mulai berlaku pd tgl diundangkan



























PERATURAN PEMERINTAH RI NO 27 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Merupakan perat pelaks dr ketent ps 27 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1997
Terdiri dari 13 bab yaitu :
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan
3. Klasifikasi Limbah Radioaktif
4. Manajemen Perizinan
5. Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan Limbah Radioaktif
6. Program Jaminan Kualitas
7. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
8. Pengolahan Limbah Radioaktif Tambang Bahan Galian Nuklir dan Tambang lainnya
9. Program dekomisioning
10. Penanggulangan Kecelakaan Nuklir dan/atau Radiasi
11. Sanksi Administrasi
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Penutup

Bab I. Ketentuan Umum
1. Limb radioaktif (LRA) adl zat rradioaktif(ZRA) dan/atau bhn serta peral yg tlh terkena ZRA atau menj radioaktif krn pengoperasian inst nuk atau inst yg manfaatkan rad pengion yg tdk dpt digunakan lg.
2. Pengelolaan LRA adl pengumpulan,pengelompokan,pengolahan,pengangkutan,penyimp,dan/atau pembuangan LRA
3. Pengolahan LRA yi pros utk mengubah karakterisasi dan komposisi LRA shg apbl disimp dan atau dibuang tdk membahayakan masy dan LH
4. dst.

Bab II. Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan
o PP ini atur ttg klasifikasi LRA, manaj periz, pengolahan, dll.
o Pengel LRA hrs berdsrkan asas prot rad yg liputi asas justifikasi,limitasi dan optimasi
o Tuj utk lind kesel dan keseh pek, angg masy, LH dan bhy rad dan atau kontaminasi

Bab III. Klasifikasi Limbah Radioaktif
o Klasif LRA yi rendah, sedang dan tinggi
o Dikelompokkan berdsrkan aktivitas, waktu paroh, jenis rad, bent fisik dan kimia, sifat racun, dan asal LRA


Bab IV.Manajemen Perizinan
1. Perizinan
a) status LRA
o dikembalikan ke neg asal, atau
o diserahkan kpd Bapel utk dikelola
 hrs beritahu kpd Bawas
 pengembalian ke neg asal hrs dpt persetuj dr Bawas
b) pengelolaan LRA
o bapel,BUMN,koperasi atau badan swasta yg akan kelola LRA hrs dpt izin dr Bawas
o izin utk BUMN, Kop atau bdn swasta hrs disertai bukti kerma dg atau penunj dr Bapel
c) pembangunan & pengop fas pengelolaan LRA
o pemb & pengop fas kelola LRA dr hsl penambangan BGN dan bhn galian non nuk (BGNN) wajib peroleh izin Bawas
o pemb & pengop inst penyim lestari LRA hrs ada izin Bawas
 izin tapak, konstruksi, dan operasi
2. Tanggung jawab Badan Pelaksana
o penyus & penetap prosedur dan petunj tek kelola LRA
o kelola LRA yg berasal dr aplikasi teknuk dan penghasil LRA lainnya utk diolah,disimp sement atau disimp lestari
o penyediaan tempat penyim LRA tkt rend & sedg, dan penyim lestari LRA tkt tinggi
o pembin tek kelola LRA thd pengelola dan penghasil LRA
3. Kewajiban penghasil LRA
o usahakan vol dan aktiv LRA serend mungkin mel peranc, pemb, pengop dan dekomis inst yg tepat
o penghsl LRA tkt rend dan sed wjb kumpulkan, kelomp, atau olah dan simp sement LRA tsb sblm diserahkan kpd Bapel
o LRA dpt langsung dilepas ke lingk apbl tlh capai tingkat aman
o buat dan simp catatan LRA ttg kuantitas, karakterisasi dll sesuai dg klasifikasinya
4. LRA dari luar negeri
o LRA dr LN tdk diizinkan utk disimp dlm wil huk neg RI kec LRA yg berasal dr ZRA yg diprod di dlm neg
5. Bahan bakar nuklir bekas
o BBN bks dilarang utk diolah oleh penghsl LRA
o BBN bks tsb wjb disimp sement sekurang-krgnya slm masa ops RN
o stlh penyim smtr tsb BBN bks hrs diserahkan kpd Bapel utk penyim lestari atau dikemb ke neg asal
o temp penyim smtr hrs penuhi syar yg diatur Bawas

Bab V. Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan
Limbah radioaktif
1. Pengolahan LRA
a) LRA tkt rend dan sed
o dpt dilakukan sendiri oleh Penghsl LRA
o LRA yg tlh diolah diserah kpd Bapel
o penghsl LRA yg tdk olah sendiri hrs serahkan LRA kpd pengol LRA y.i. Bapel atau BUMN, Kop, atau bdn swt yg bekerma dg atau diunj oleh Bapel
b) LRA tkt tinggi
o LRA tkt tinggi yg bukan BBN bks dilarang utk diolah oleh penghsl LRA
o LRA tsb wjb disim sement oleh penghsl LRA
o stlh itu hrs diserah kpd Bapel atau dikrm kemb ke neg asal
c) pengolah LRA
o hrs penuhi persyar yg ditetapkan oleh Bawas, a.l.
 punya prog dan lakukan kelola dan pantau lingk scr berkala
 lakukan analisis LRA lengkap
 miliki sist protek utk kendalikan tkt rad dan kontaminasi,dsb
2. Pengangkutan LRA
 wjb penuhi ketent pengangk ZRA dan pengangk pd umumnya
3. Penyimpanan LRA
a) Penyimpanan sementara
o tempat penyim smtr LRA tkt rend & sed hrs penuhi syar yg ditetapkan Bawas y.i.
 lokasi bebas banjir
 tahan thd gempa, dsb.
o tempat penyim smtr LRA tkt tinggi hrs penuhi persyar tambahan sekurang-krgnya adanya sist pendingin dan penahan rad selain persyar spt LRA tkt rend dan sed
b) Penyimpanan
o penyim LRA tkt rend & sed hanya dpt dilakukan oleh Bapel
o tempat penyim hrs penuhi syar sekurang-krgnya:
 lokasi bebas banjir dan terhindar dr erosi
 tahan gempa
 dilengkapi sist pemant radiasi & rad lingk, dst.
c) Penyimpanan lestari
o penyim lest LRA tkt tinggi hanya dpt dilakukan oleh Bapel
o tempat penyim hrs penuhi syar yg ditetapkan Bawas y.i.
 lokasi bebas banjir dan terhindar dr erosi
 tahan gempa dan penuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air
 didesain shg terhindar dr terjadinya kekritisan, dst.

Bab VI. Program Jaminan Kualitas
o Pengelola LRA sblm laks kelola LRA hrs buat prog jaminan kualitas utk keg desain,pemb,pengop dan perawatan, dekoms inst serta pengelolaan LRA
o prog jam kual dimintakan persetuj Bawas

Bab VII. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
o Pengelola LRA hrs lakukan pemant tk rad & radioakt lingk di sekit inst
o Bapel hrs lakukan pengel dan pemant LH di sekit temp penyim dan penyim lestari LRA
o hsl pemant dilaporkan kpd Bawas

Bab VIII. Pengolahan Limbah Radioaktif Tambang Bahan
Galian Nuklir dan Tambang lainnya
o Bapel atau bdn yg lakukan penambangan bhn galian nuk (BGN) wjb lakukan pengump, pengelomp, atau pengolahan dan penyim smtr LRA
o setiap org atau bdn yg lakukan penamb BGN yg dpt hslkan LRA sbg hsl samping penamb wjb lakukan analisis kesel rad
o hsl anal keselrad disampkan kpd Bawas

Bab IX. Program dekomisioning
o sblm lakskan dekoms inst pengolahan LRA setiap pengolah LRA wjb sampkan dok prog dekoms kpd Bawas
o tata cara penyus dok prog & pelaks dekoms diatur dg Keputusan Ka Bawas

Bab X. Penanggulangan Kecelakaan Nuklir dan/atau
Radiasi
o penghasil, pengolah, dan pengelola LRA hrs lakukan upaya penceg terjadinya kecel nuk dan atau rad
o dlm hal terjadi kecel nuk atau rad penghasil,pengolah dan pengelola LRA wjb lakukan tind penaggul sesuai ketent berlaku
o tind penaggul tsb hrs dilapkan kpd Bawas plg lambat 30 hr stlh kecel

Bab XI. Sanksi Administrasi
Pelanggaran thd ketent yg berlaku Bawas dpt memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Bab XII. Ketentuan Pidana
Pelanggaran thd pasal -2 ttt yg penuhi ketent pidana diberikan sanksi pidana

Bab XIII. Ketentuan Penutup
o Dg berlakunya PP ini semua perat pelaks yg lbh rend dr PP ini tetap berlaku sepanj tdk bertentangan atau blm diganti dg yg baru berdsrkan PP ini.
o PP ini belaku pd tgl diundangkan



HIERARKI PEMERINTAH RI



STRUKTUR ORGANISASI LPNK







Yogyakarta, 28 Des 2010